ppid-ku

Oleh: tonz94 | 3 November 2025

Malaysian Technical Cooperation Programme (MTCP)

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION (INTAN) INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT IN THE PUBLIC SECTOR UNDER THE MALAYSIAN TECHNICAL COOPERATION PROGRAMME (MTCP 1/2003) APRIL 7 – MAY 2 2003

Seated L-R : Ms Salam Adel Hasan Bawwab (JORDAN), Mr.Hamed Hinai(OMAN), Mr.Ali Hanash (YEMEN), Dr.Zulkefli (INTAN), YB Datuk Seri Panglima Hamid Albar (Minister of Foreign Affairs), YM Dr.Raja Malek (INTAN), Mrs.Ban Thong (LAO PDR), Mrs.Myint Maw (MYANMAR), Mrs.Roshda (INTAN)
Standing L-R : Ms Nasriya (TANZANIA), Mrs.Siaeauli (SAMOA), Mej.Hazizaton (Malaysia), Mrs.Asmaa Fatimi (MOROCCO), Mrs.Florentine (MADAGASCAR), Ms.Junnaini (Malaysia), Mrs.Celine (Malaysia), Mr.Warapot (THAILAND), Mr.Habibul (BANGLADESH), Mr.Omar (TURKEY), ASP Zolkifli (MALAYSIA), Mej.Tamsir (MALAYSIA)
Standing Back L-R : Mr.Meng Kimhor (CAMBODIA), Mr.Soekartono (INDONESIA), Mr.Buddley Ronnie (SOLOMON ISLANDS), Mr.Azizi Ahmad (MALAYSIA), Capt.Ahmad Fauzi (MALAYSIA), Mr.Rahmad Shukur (MALAYSIA), Capt.UlulAzmi (MALAYSIA)

Komentar Dinonaktifkan pada Malaysian Technical Cooperation Programme (MTCP)

Ditulis dalam PERTEKOM

Oleh: tonz94 | 27 Agustus 2023

UJi Konsekuensi IP Tertentu

Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.

Berdasarkan pasal 19 UU No. 14 Tahun 2008 bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang. Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.

Untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil. Berdasarkan pertimbangan maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

Dalam melakukan uji konsekuensi diperlukan adanya referensi yang wajib dimiiki oleh peserta uji konsekuensi antara lain Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021. Dalam pelaksanaannya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta turunannya. Contohnya seperti format dan matrik/ template harus mengacu pada ketentuan yang ada pada lampiran perki no.1 tahun 2021 agar hasilnya sesuai standar dan sekaligus sebagai uji akses informasi publik.

Komentar Dinonaktifkan pada UJi Konsekuensi IP Tertentu

Ditulis dalam PERTEKOM

Oleh: tonz94 | 23 Juni 2023

Dinas Kominfo Kota Depok

Dinas Kominfo Kota Depok Selenggarakan BIMTEK PPID tanggal 21 – 22 Juni 2023 diikuti oleh Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektorat dan Sekretaris Kecamatan serta Admin PPID dari masing dinas se Kota Depok. Acara Dibuka oleh Bapak Sekretaris Daerah Kota Depok. Acara Berlangsung diruang pertemuan Pemerintah Kota Depok.

Komentar Dinonaktifkan pada Dinas Kominfo Kota Depok

Ditulis dalam KOMUNIKASI, ppid

Oleh: tonz94 | 16 Mei 2023

Apa Sangsi Badan Publik Tidak Membentuk PPID ?

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap Badan Publik harus sudah ditunjuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 diundangkan pada tanggal 23 Agustus 2010. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Salah satu tujuan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah Meningkatkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Tujuan tersebut berkaitan dengan hak Warga Negara Indonesia yaitu (1). setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik. (2). Setiap Orang berhak : a. melihat dan mengetahui Informasi Publik; b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik; c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan d. menyebarluaskan Informasi Publik. (3). Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut. (4). Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan. Hak Warga Negara Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan dan Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan serta wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik. Konsekuensi dari hak pemohon Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yaitu (1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Ketiga jenis informasi ini bersifat terbuka dan mudah diakses.

Apa sangsinya jika belum menunjuk PPID terkait dengan hak pemohon informasi publik dan kewajiban Badan Publik ? dengan tidak melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Badan Publik tidak mengetahui Informasi Publik yang boleh dan yang tidak boleh diberikan kepada pemohon informasi dan pengguna informasi publik. Hal ini berakibat antara lain :

(1). Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan yang termaktub dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Hal ini akan berpotensi ke pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang prosesnya didahului melalui penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi, PTUN dan Mahkamah Agung.

(2). Belum membentuk PPID tidak dapat melakukan uji konsekuensi. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. (tonz94)

Komentar Dinonaktifkan pada Apa Sangsi Badan Publik Tidak Membentuk PPID ?

Ditulis dalam HUMAS, INFORMASI PUBLIK, KIP, KOMUNIKASI, PERTEKOM, ppid, Tata Kelola IP

Oleh: tonz94 | 16 Mei 2023

Informasi Berkala

Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik.
(2) Informasi Publik paling sedikit terdiri atas:
a. Informasi tentang profil Badan Publik;
b. ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan;
c. ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik;
d. ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit;
e. ringkasan laporan akses Informasi Publik;
f. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik;
g. Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik;
h. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Badan Publik;
i. Informasi tentang pengadaan barang dan jasa;
j. Informasi tentang ketenagakerjaan; dan
k. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.

…. selengkapnya

Komentar Dinonaktifkan pada Informasi Berkala

Ditulis dalam HUMAS, INFORMASI PUBLIK, KIP, ppid, Tata Kelola IP

Oleh: tonz94 | 27 Juni 2021

Bahaya Berbagi Data Pribadi di Media Sosial

Tonz94 – Privasi menjadi sesuatu yang berharga di tengah era banjir informasi seperti saat ini. Sebab, sebagaimana dilansir dari Markkula Center for Applied Ethics, privasi memberikan garis batas yang tegas antara informasi yang bersifat publik dan privat. Oleh karena itu, dengan adanya privasi, informasi-informasi privat yang rentan disalahgunakan menjadi terlindungi. Salah satu dokumen yang memuat privasi adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP).

KTP sebenarnya merupakan dokumen kependudukan yang memuat data penduduk, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Data penduduk yang dimaksud di sini adalah data pribadi atau sekumpulan orang yang didapat dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Meskipun demikian, KTP juga memuat data pribadi.

Data pribadi, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2013, adalah data perseorangan yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Data-data yang tercantum di KTP, antara lain Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, jenis kelamin, agama, status, golongan darah, alamat, tempat, dan tanggal lahir merupakan data pribadi. Dengan demikian, KTP merupakan dokumen yang memuat data kependudukan sekaligus data pribadi. Lantas, apakah data pribadi dalam KTP dilindungi?

Data pribadi dalam KTP dilindungi oleh negara melalui Pasal 79 Ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2013, yang berbunyi “Petugas dan pengguna dilarang menyebarluaskan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.” Sementara itu, larangan penyebarluasan Data Pribadi diatur dalam Pasal 86 ayat (1a) UU Nomor 24 Tahun 2013 yang berbunyi: “Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyebarluaskan Data Pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.” Oleh karena itu, penyebaran data pribadi, sekalipun hanya sebatas tempat dan tanggal lahir.

Meskipun data pribadi telah dilindungi oleh hukum, penyalahgunaan informasi pribadi masih sering terjadi. Mengutip Australian Cyber Security Center, penyalahgunaan informasi dapat terjadi karena penggunaan media sosial, yaitu ketika pengguna media sosial sendiri yang menyebarkan informasi pribadi mereka. Penyebaran informasi pribadi melalui media sosial sering kali berujung pada kasus kejahatan digital, seperti pencurian identitas, stalking, dan cyber harassment.

Lebih lanjut, dilansir dari Penn Today, informasi pribadi yang disebar di media sosial bisa mempermudah hackers dalam meretas akun seseorang. Sebab, beberapa hackers memiliki keterampilan untuk menggunakan banyak jenis data, sekalipun hanya sebatas tempat dan tanggal lahir, untuk meretas akun seseorang. Oleh karena itu, informasi yang tertuang di KTP, meskipun sebatas informasi terkait tempat dan tanggal lahir, akan sangat berbahaya apabila disebarluaskan….Sumber Informasi : Ini Bahaya Berbagi Data Pribadi di Media Sosial – Tekno Tempo.co

Komentar Dinonaktifkan pada Bahaya Berbagi Data Pribadi di Media Sosial

Ditulis dalam data pribadi, internet, MEDIA ONLINE, media sosial, PERTEKOM

Oleh: tonz94 | 27 Juni 2021

Alasan Mengapa Tidak Boleh Sebar Sertifikat Vaksinasi Covid-19

Tonz94.com – Kebocoran data KTP warga Indonesia pada Mei lalu masih ramai diperbincangkan. Salah satu data yang dibocorkan adalah data Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kebocoran data KTP tentu menjadi ramai dibahas karena KTP memuat berbagai informasi pribadi. KTP bukanlah satu-satunya dokumen yang harus diperhatikan. Data pribadi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, meliputi nomor KK; NIK; nama lengkap; jenis kelamin; tempat lahir; tanggal lahir; dan sebagainya. Data-data itu tidak hanya tercantum di KTP semata.

Kini, di tengah upaya penanganan pandemi Covid-19, data-data pribadi juga tercantum dalam sertifikat hasil vaksinasi Covid-19. Meskipun demikian, banyak warganet yang menyebarkan sertifikat hasil vaksinasi mereka di media sosial.

Menteri Komunikasi dan Informasi, Johnny G. Plate, menegaskan bahwa sertifikat hasil vaksinasi Covid-19 hanya boleh digunakan untuk keperluan khusus saja. Oleh karena itu, sertifikat tersebut sebaiknya tidak disebarluaskan karena di dalamnya terdapat data pribadi yang harus dilindungi. Data pribadi yang dimaksud Johnny berada di dalam QR code yang ada di sertifikat tersebut. Data pribadi tersebut hanya boleh digunakan untuk kepentingan pribadi orang tersebut, dalam hal ini vaksinasi.

“Di dalam QR code itu ada data pribadi, jadi sertifikat digital kita peroleh, tapi di saat bersamaan kita menjaga data pribadi kita, dengan cara tidak mengedarkannya untuk kepentingan yang tidak semestinya,” ucap Johnny sebagaimana dikutip dari laman resmi Kemenkominfo. Johnny menjelaskan data pribadi dalam QR code tersebut rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Penyalahgunaan ini meliputi penjualan data, pencurian identitas, dan berbagai jenis kejahatan siber lain. Oleh karena itu, Johnny mengimbau kepada media untuk menyebarkan informasi mengenai pentingnya menjaga data pribadi dalam sertifikat hasil vaksinasi. Data pribadi, sekalipun hanya tempat dan tanggal lahir, sangatlah berbahaya apabila disebarluaskan. Sebagaimana dilansir dari Penn Today, data pribadi sekecil apa pun dapat dipergunakan oleh hackers untuk meretas informasi-informasi lain yang lebih penting. Informasi-informasi pribadi dalam QR code sertifikat hasil vaksinasi dapat digunakan hackers untuk meretas informasi lain.

Dengan demikian, memilih untuk tidak menyebarkan sertifikat hasil vaksinasi Covid-19 tentu merupakan langkah yang tepat. Sebab, selain KTP, sertifikat hasil vaksinasi Covid-19 juga mengandung data pribadi di dalamnya. Sumber : Tekno.tempo.co